Pemimpin Papua Harus Bertobat TotalDPRP Akan Serahkan Semua Aspirasi Rakyat Papua kepada MenkopolhukamJumat, 04 November 2011 23:22JAYAPURA—Semua pemimpin di Papua harus melakukan pertobatan total mengakui kesalahannya bahwa mereka ternyata tak mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat terutama di saat saat dana Otsus mengalir triliunan rupiah setiap tahun ke Papua. Demikian disampaikan Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda SH usai menerima kunjungan kerja Sesmenkopolhukam Letjen (Pur) Hotma Panjaitan di Kantor DPR Papua, Kamis (3/11). Dia mengatakan, dana triliunan yang mengalir ke Papua tak bisa membuat rakyat sejahtera. Bahkan dana tersebut lebih besar daripada jumlah orang Papua asli, tapi rakyat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut politisi Partai Demokrat ini, bila Gubernur sejak Otsus bergulir tahun 2001 sampai kini bila tak terjadi perubahan berarti kesalahan gubernur, DPRP, DPRD, Bupati/Walikota bukan kesalahan rakyat. Padahal anak anak Papua sendiri yang hari bertindak sebagai decision maker (pengambil keputusan) baik Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan DPR Papua, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan lain lain. Tapi ironisnya hingga saat ini tak terjadi perubahan sedikitpun bagi kesejahteraan rakyat Papua. “Kita semua anak anak Papua yang hari ini pegang keputusan ada di kita. Kita yang gagal bukan pemerintah pusat, padahal kewenangan sudah ada kita yang tak berpihak kepada rakyat,” katanya. “Bila semua orang bilang tanah ini tanah yang diberkati, tanah perjanjian. Itu sudah terjadi dan sekarang kita semua dan pemimpin harus bertobat untuk membenahi tanah ini supaya rakyat keluar dari kemiskinan,” tukasnya, saraya menambahkan, bila semua pemimpin Papua tak mengakui kesalahannya, maka ia sebagai salah seorang pimpinan DPR Papua ia mengakui kesalahannya tak mampu membuat perubahan dalam masyarakat.” Ditanya dana triliunan rupiah dikemanakan, lanjut dia, dana triliuan rupiah lari kemana mesti ada pengakuan dari semua pemimpin Papua yang ada mulai dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota,” tukasnya. “Kita harus mengakui kita semua sudah salah. Kalau semua masih menganggap benar dan tak mengakui kesalahannya, maka rakyat negeri ini akan lebih menderita lagi. Sementara itu, dia juga mengatakan pihaknya akan menyerahkan aspirasi rakyat Papua kepada Menkopolhukam termasuk aspirasi dari Solidaritas Kemanusiaan Rakyat Bangsa Papua Barat (SKRBPB) ketika menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPR Papua pada Selasa (1/11) yang menuntut agar saksi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) segera menindaklanjuti jatuhnya korban beberapa warga sipil pasca Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Abepura, Jayapura, 19 Oktober silam. Sebelumnya, kata dia, pihaknya juga telah menyerahkan aspirasi rakyat Papua kepada Sesmenkopolhukam Letjen (Pur) Hotma Panjaitan ketika melakukan kunjungan kerja di Kantor DPR Papua, Jayapura, Jumat (3/11) termasuk Walaupun demikian, pihaknya akan menyerahkan aspirasi rakyat Papua secara resmi kepada pihak Menkopolhukam. “Kami melihat perlu dilakukan komunikasi konstruktif yang harus dibangun antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tanpa ini masalah Papua tetap akan mengapung,” jelasnya. (mdc/don/l03) http://www.bintangpapuacom |
Jumat, 04 November 2011
Pemimpin Papua Harus Bertobat Total
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar