TRAGEDI PUNCAK BERDARA

Senjatanya Dirampas, Kapolsek Mulia Ditembak Mati  Selasa, 25 Oktober 2011 01:53 Kapolres: Proyektil   Masih Bersarang di Kepala Korban Korban penyerangan dan penembakan di Bandara Mulia, Senin (24/10) kemarin. Inzet : Foto almarhum yang sedang dipegang salah satu keluarga. JAYAPURA-  Kabupaten Puncak Jaya, Papua  sepertinya tidak pernah sepi dari aksi -aksi penembakan. Entah sudah berapa  korban jiwa yang jatuh, baik di pihak aparat maupun di pihak kelompok OPM akibat aksi penembakan.   Kabar terbaru Senin (24/10) kemarin,  Kapolsek Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua, AKP Dominggus Otto Awes NRP 65100665 dilaporkan, ditembak kelompok separatis OPM,  tepat di depan pesawat milik MAF (Mission Aviation Followship), yang saat itu sedang mendarat di Bandara Mulia. “Ia ditembak saat berdiri di depan pesawat MAF yang sedang parkir di apron Bandara Mulia. Kapolsek berada disana, untuk memonitor langsung kegiatan bandara,,” ujar Kombes wachyono Juru Bicara Polda Papua. Saat sibuk memantau kegiatan bandara, tiba-tiba dua pelaku yang diduga anggota kelompok separatis OPM mengeroyok korban hingga jatuh terlentang. “Ketika korban terjatuh, salah seorang pelaku kemudian menindih dan seorang lagi merampas senjata revolver jenis Taurus dengan nomor seri XK 25609. Kemudian pelaku menembak korban sebanyak dua kali di hidung sebelah kiri dan leher kiri, yang mengakibatkan korban tewas ditempat,” jelasnya. Pada saat penembakan terjadi, yang terlihat jumlah pelaku hanya dua orang.  “Sesuai keterangan sejumlah saksi, pelaku hanya dua orang dengan ciri-ciri   1 orang menggunakan pakaian warna merah, tinggi badansekitar 150 cmQþkurusQþ tidak menggunakan sepatu.  1 orang lagi menggunakan pakaian warna hitam, tinggi badan sekitar 160 cmQþ kurus, tidak menggunakan sepatu,” terangnya. Setelah melihat korban terkapar dan berhasil merampas senjatanya, para pelaku langsung melarikan diri ke arah Gunung Nenas di sekitar bandara. “Mereka kabur dan menghilang di balik Gunung Nenas,” jelasnya. Sementara korban, saat itu juga di evakuasi ke RS Mulia. Dan hingga kini akibat cuaca yang tidak bersahabat, belum bisa diterbangkan ke Sentani Jayapura. Kata Wachyono, pihaknya sudah melakukan olah TKP dan sempat menuntup penerbangan dari dan ke Mulia. Namun, saat ini aktivitas kembali berjalan normal. Menurut Wachyono, pelaku adalah kelompok separatis OPM yang selama ini kerap melakukan aksi penembakan. “Mereka ini separatis OPM yang selalu mengacau keadaan di Puncak Jaya,”tukasnya. Semebtara itu, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Puncak Jaya, AKBP Alex Korwa dalam laporannya kepada pihak Kepolisian Daerah Papua menuturkan, peluru tersebut belum berhasil dikeluarkan dari kepala korban, dan diharapkan bisa dikeluarkan oleh tim medis RS Bhayangkara, Jayapura, saat jenazah dievakuasi kesana, Selasa (25/10)  hari ini. “Proyektil peluru masih ada dalam kepala almarhum. Belum berhasil dikeluarkan,” kata Kapolres dalam percakapan telepon genggamnya. Dia juga mengatakan, evakuasi baru bisa dilakukan esok hari karena terkendala cuaca yang tidak bersahabat. Berdasarkan pantauan koresponden ANTARA Jayapura, di Mulia, Senin sore, jenazah AKP Dominggus Awes saat ini sedang disemayamkan di aula kantor Polres Puncak Jaya, setelah dimandikan di Rumah Sakit Mulia. Tampak Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya beserta pihak keluarga korban dan masyarakat umum berada di dekat jasad AKP Dominggus Awes. Sementara itu, Polres Puncak Jaya menaikkan bendera setengah tiang di halaman kantornya. Kapolsek Mulia AKP Dominggus Awes tewas ditembak di bagian hidung (kepala) oleh kelompok separatis bersenjata di Bandara Mulia pada Senin pagi. Aparat keamanan masih terus melakukan pengamanan di lokasi penembakan dan melakukan pengejaran di kawasan pegunungan. Kabupaten Puncak Jaya adalah salah satu daerah yang terletak di Pegunungan Papua, yang baru genap berusia 15 tahun pada tanggal 8 Oktober 2011 lalu. Topografinya yang sulit serta cuaca relatif ekstrim seperti daerah di Pegunungan Papua lainnya, membuat daerah ini hanya bisa dijangkau dengan penerbangan perintis pesawat berbadan kecil.(jir/ant/don/l03) http://www.bintangpapua.com

KRP III, 2011 Dibubarkan Aparat Neo-Kolonial Indonesia

KRP III, 2011 Dibubarkan Aparat Neo-Kolonial Indonesia

- Leut Gen. A. Tabi: Presiden dan PM Versi WPNA (Kelompok Bintang-14) Tidak Bertanggungjawab atas Tindakannya

By admin on October 20, 2011

Menanggapi peristiwa penembakan, pengejaran dan penangkapan yang terjadi seusai Penyelenggaraan apa yang kong-kalingkong DAP-WPNA sebut "Kongres Rakyat Papua III, 2011, maka Leut. Gen. A. Tabi, Sec-Gen. Tentara Revolusi West Papua, sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan " Presiden dan PM Versi WPNA (Kelompok Bintang-14) Tidak Bertanggungjawab atas Tindakannya." Katanya lagi, "Kenapa setelah mereka diangkat langsung berakibat pengorbanan sebagai lanjutan pengorbanan sebelumnya. Kita mau hentikan korban berjatuhan lebih jauh, bukan menambahkan. Karena itu setiap tindakan mereka yang menyebut dirinya pemimpin harus diukur, diantisipasi dan dipersiapkan. Memang semua perjuangan dalam hidup manusia harus ada pengorbanan, termasuk korban nyawa, tetapi jangan kita ditembak di rumput-rumput dan di hutan rimba dan dibiarkan seperti bukan manusia yang tidak punya martabat seperti itu. Kalau bertanggungjawab dan siap mati, ya melarikan diri, jangan biarkan rakyat lari kocar-kacir, jangan bubar tanpa hormat, jangan begitu mudahnya dicerai-beraikan begitu hanya dengan tembakan peringatan. Pemimpin harus mampu melindungi mereka, dan menyatakan diri bertanggungjaweb dihadapan hukum penjajah, bukan ditangkap dan ditahan tetapi menyerahkan diri. Itu yang harus dilakukan penyelenggara kegiatan-kegiatan Papua Merdeka di dalam negeri selanjutnya.."
Berikut petikan wawancara dengan PMNews:
Papua Merdeka News (PMNews): Selamat pagi. KRP III, 2011 dibubarkan paksa oleh aparat neo-kolonial Indonesia. Presiden yang diangkat KRP dimaksud Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menterinya Edison Waromi ditangkap bersama 300 orang lainnya. Sementara itu Lambert Pekikir dari salah seorang pemimpin gerilyawan di Perbatasan West Papua - PNG menuntut keduanya bertanggungjawab dan menolak hasil KRP III, 2011. Apa tanggapan TRWP?
A. Tabi (TRWP): Selamat pagi. Sabar dulu, ini ada beberapa hal yang ditanyakan, jadi saya jawab satu-per-satu, supaya saya tidak salah paham maksud pertanyaannya.
Pertama, mengenai pembubaran Kongres. Itu hal yang wajar, karena tanah air kita sedang diduduki oleh kekuasaan asing, yaitu neokolonial Indonesia sehingga memang mereka punya tugas mengamankan daerah jajahan mereka. Itu bukan hanya terjadi di tanah air kita. Lihat saja di Pulau Jawa juga banyak gerakan yang dianggap bertujuan atau mengarah kepada pemisahan diri dari NKRI, maka pasti mereka ditangani, dan kalau ada rapat atau kongres, pasti mereka dibubarkan. Itu konsekuensi logis, jadi kita tidak perlu merasa heran atau memarahi aparat NKRI. Memang itu tugas mereka. Memang untuk itulah mereka mulanya datang ke tanah air.
Kedua, mengenai apa yang KRP III sebut Presiden dan Perdana Menteri, yaitu satunya Ketua Dewan Adat Papua dan lainnya Ketua atau mereka sebut Presiden West Papua National Authority. Kedua lembaga ini sendiri punya cerita masing-masing. Seperti dinyatakan Panglima saya sebelumnya DAP semestinya mengurus adat. Artinya DAP harus paham "Apa artinya hak-hak dasar?"
Hak-hak dasar itu pertama dan terutama ialah hak untuk hidup. Disusul hak untuk hidup bebas (free from...), artinya bebas dari penindasan, bebas dari pengekangan, bebas dari intimidasi dan teror, bebas dari penyiksanaan, dan bebas dari penjajahan. Kebebasan ini juga dimaknai sebagai "free to..." artinya bebas untuk, jadi bebas untuk berkumpul, bebas untuk berpendapat, bebas untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya, tetapi pada saat kebebasan ini bertabrakan dengan "hukum NKRI", maka ada pemaksaan untuk membatasi kebebasan itu.
Anda perlu perhatikan, yang menjadi masalah di sini "hukum" yang mengatur: yaitu memajukan kebebasan, yang melindungi dan yang membatasi kebebasan itu. Memang siapa saja berhak untuk menyatakan diri sebagai presiden dan perdana menteri apa saja, tetapi saat ia bertabrakan dengan presiden dan perdana menteri lain yang sudah ada, maka jelas ada tindakan yang diambil oleh mereka yang sudah menjadi presiden dan perdana menteri di situ mendahului mereka.
Hukum-hukum itu tidak pernah diatur oleh Dewan Adat Papua. Bagaimana mungkin DAP berpatokan kepada UU Otsus No. 21/2001 yang adalah produk hukum penjajah? Bagaimana mungkin hukum penjajah dijadikan dasar untuk membentuk negara baru? DAP sebagai Dewan dari Adat Papua seharusnya menghasilkan produk-produk HUKUM ADAT PAPUA, yang kemudian dapat dijaikan sebagai patokan bagi berbagai pihak dan komponen bangsa Papua sebagai dasar dan pijakan dari berbagai kegiatan yang dilakukan, termasuk sebagai dasar penyelenggaraan KRP III ini.
Dewan Adat Papua bertugas mengawasi pelaksanaan dari Hukum Adat Papua yang dihasilkannya dan seterusnya. Yang terjadi sekarang justru Dewan Adat Papua itu berubah sekejap menjadi Dewan Eksekutiv bangsa Papua, yaitu Presiden. Apakah ini sebuah kepandaian dan kelihaian orang Papua atau sebalinya?
Sampai di sini sudah jelas?
PMNews: Kami sedang ikuti dan paham.
TRWP: OK, saya lanjutkan.
Terkait dengan hukum, perlu dicermati bahwa kalau benar ini KRP III, maka KRP I, 1961 dan KRP II, 2000 haruslah menjadi pijakan agar sejarahnya berlanjut. Jangan kita memotong-motong sejarah perjuangan sebuah bangsa menjadi sesuatu yang sulit dipahami alur ceritanya karena ia terpotong-potong, dengan tema cerita yang beraneka ragam, dengan pemain yang bergonta-ganti, dengan nama yang berlainan pula. Bangsa ini sedang memainkan drama yang sangat kacau dan tidak sesuai aturan main. Sebuah drama yang tidak pantas ditonton.
Yang terjadi hari ini justru merupakan kelanjutan dari sejarah Bintang-14, yaitu tiba-tiba tokoh Papua Dr. Thom W. Wainggai tiba_tiba saja muncul dalam pentas politik Tanah Papua dan tiba-tiba saja memproklamirkan Melanesia Raya Merdeka tanggal 14 Desember 1988, waktu itu saya sendiri masih di bangku sekolah. Saya juga pernah dipanggil ke salah satu gereja dekat Kampus Uncen Abepura dan kami berdoa semalam-suntuk untuk peristiwa dimaksud. Kami yang lain pulang karena gagasan-gagasan yang dikeluarkan waktu itu kebanyakan masih di alam mimpi, dan juga karena sejarahnya tidak bersambung dengan sejarah bangsa dan Tanah Papua yang sudah lama kami tahu sampai saat ini. Kami lihat dengan jelas apa yang terjadi waktu itu sangat mendadak, tidak berdasar, tidak berakar, tidak terencana baik, orang-orangnya tidak dipasang dan diatur dengan baik, dan akhirnya hanya merupakan sebuah impian yang muluk-muluk dan mencelakakan. Kelihatannya cerita yang berulang saat ini, walaupun orangnya berbeda, dengan menggunakan nama organisasi yang berbeda, dengan mengibarkan bendera yang berbeda, dari perilaku dan mimpi-mimpinya nampak jelas, ini sebuah kelanjutan cerita tahun 1988.
Cermati saja, yang menyelenggarakan KRP I dan II itu berbendera bintang Berapa? Hubungkan saja dengan KRP III mengibarkan Bendera apa? Ya benar bendera yang sama, tetapi perlu diingat, yang dikibarkan di mata rakyat itu bendera yang dikenal bangsa Papua, yang dikibarkan di Luar Negeri dan di dalam hati itu dengan jumlah bintang yang berbeda sama sekali. Kalau Dr. Thom W. Wainggai sebagai tokoh mereka sudah tahu Bintang Kejora begitu lama, kenapa dia harus bikin bendera baru, beri nama negara baru, mengangkat dirinya sebagai tokoh utama? Bukankah sejarahnya berulang?
PMNews: Permisi, sebelum berlanjut, kami potong di situ dulu supaya jelas.
TRWP: Silahkan
PMNews: Pemimpin gerilyawan di wilayah Perbatasan Lambert Pekikir menolak KRP III ini dengan alasan yang berbeda dari alasan yang Anda sampaikan?
TRWP: Alasannya sama saja, persis sama. Cuma kata-kata yang dipakai dan cara menyampaikannya yang berbeda. Perlu dilihat bahwa beliau seorang gerilyawan tetapi nampak sekali sangat tahu bahasa politik. Memang kebanyakan gerilyawan di Tanah Papua ialah diplomat, mereka tahu berdiplomasi ketika berhadapan dengan pihak luar (entah itu wartawan atau masyarakat umumnya, apalagi dengan aparat NKRI). Kalau tidak begitu, banyak gerilyawan yang ditangkap dan tidak ada  hari ini.
Saya kira ini hal ketiga yang perlu saya sampaikan tadi. Yaitu bahwa Semua gerilyawan di hutan Pulau New Guinea itu semuanya bicara satu hal dan hal yang sama. Dunia luar memang melihat seperti kami terpecah-pecah, tetapi mereka tidak tahu kami terpecah-pecah dalam hal apa, karena apa, dan untuk apa, dan mereka tidak tahu apa manfaat dari padanya. Yang mereka tahu hanya apa kerugian dari perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi, prinsipnya General Yogi, Lambert Pekikir, Col. Nggoliar Tabuni, General Titus Murib semuanya mengatakan hal yang sama persis, cuman cara penyampaian dan penggunaan kata-katanya berbeda. Untuk membantu mengkoordinir, sekali lagi mengkoordinir dan mengakomodir bukan untuk mengatur perbedaan itulah maka General TRWP Mathias Wenda sebagai Panglima paling Senior dari sisi usia dan dari sisi pengalaman gerilya saat ini telah membentuk Tentara Revolusi West Papua dengan sistem administrasi dan menejemen yang modern dan profesional.
Semua perubahan ini dilakukan berdasarkan Hukum Revolusi (Undang-Undang Revolusi West Papua) yang telah disusun secara lengkap dan dilakukan dengan Surat-Surat Keputusan yang resmi, tidak seperti generasi pendahulu yang hampir tidak pernah meninggalkan bekas atau catatan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk tindak-lanjutnya.
PMNews: Apakah TRWP juga memayungi gerilyawan dari Bintang-14?
TRWP: Tidak! Bintang-14 punya sayap militer bernama TPN PB dengan Ketua Dewan Militer General Jouweni dan Jubir Dewan Militernya Jonah Wenda. TPN PB itu sayap militernya sedangkan sayap politiknya ialah WPNA. Nah kini WPNA dan DAP yang menyelenggarakan Kongres.
PMNews: Kalau begitu, di mana TPN PB dan apa tindakan mereka sebagai tindak-lanjut kegiatan ini?
TRWP: Semua susunan dan tatanan organisasi TPN PB belum jelas, sama tidak jelasnya dengan organisasi politiknya WPNA. Mereka menggunakan nama WPNA tetapi mengibarkan Bintang Kejora. Sama dengan itu TPN PB itu bentukan Bintang-14, tetapi mengkleim dirinya murni TPN. Jadi, semuanya menjadi serba kacau.
PMNews: Kami perlu paham, apa bedanya TPN/OPM dengan TPN PB? dan Apa hubungannya dengan TRWP dan OPM?
TRWP: Kita perlu sosialisasi sejarah perjuangan ini dengan baik. Banyak informasi pernah tersedia di www.westpapua.net tetapi sekarang sudah tidak ada, tidak tahu kenapa. Tapi secara singkat begini:

Perlu diingat makna dan arti dari setiap istilah dan kata-kata yang dipakai dalam memberikan nama-nama kepada setiap organisasi yang mengkelim memperjuangkan hak bangsa Papua. Jangan terfokus kepada isu-isu yang mereka bawa saja. Itu bisa mencelakakan diri sendiri.

1. TPN PB itu bentukan kelompok bintang-14 yang mengkleim dirinya sebagai TPN murni, tetapi dia menambah kata PB, sama dengan nama negara yang mereka umumkan yaitu Republik Demokratik Papua Barat. 2. TPN/OPM itu sebuah nama pemberian NKRI, dengan maksud dan tujuan akhir mematikan perjuangan Papua Merdeka. dengan menjadikan TPN dan OPM menjadi satu, maka lama-kelamaan apa yang dibuat OPM menjadi perbuatan TPN, apa yang dibuat TPN menjadi dosa OPM. Jadi, kita dikacaukan oleh wacana penjajah, seolah-olah dua organisasi induk sayap militer dan sayap politik itu satu dan sama saja. SEBENARNYA BUKAN BEGITU! Keduanya bukan satu dan bukan sama. Keduanya berbeda dan terpisah. Lihat saja catatan sejarah, tidak pernah ada orang Papua muncul pertama kali menggunakan nama TPN/OPM, yang ada OPM dengan TPN bukan TPN dan OPM. Pemberian posisi OPM yang mendahului atau TPN yang mendahului itu saja sudah menentukan pembedaan dan perbedaan arti dan maknanya. Yangterjadi selama ini berakibat pembodohan dalam pendidikan poiltik Papua Merdeka.

PMNews kan sudah lama memuat dua aliran politik bangsa Papua, yaitu politik buru-pungut dan politik tanam-pungut. Keduanya milik bangsa Papua, tetapi keduanya harus dimanfaatkan kapan dan di era mana itu harus diperhatikan. Kedua penganut politik harus belajar satu sama lain.

3. Oleh karena banyak kekacauan dan pembodohan inilah maka Gen Wenda melakukan reorganisasi organisasi perjuangan Papua Merdeka dengan membedah sayap militer dengan tetap mempertahankan dan mempersiapkan OPM sebagai organisasi induk perjuangan Papua Merdeka. Apa yang dipersiapkan dalam OPM? Yang dipersiapkan itu manusianya dan menejemen organisasinya. Supaya OPM menjadi organisasi induk kegiatan politik di dalam dan di luar negeri, bukan PDP, bukan DAP, bukan WPNA, bukan Republik Demokratik West Papua. Itu maksudnya. Jadi, General Wenda ialah Panglima Tertinggi Komando Revolusi, bukan Panglima Tertinggi TPN/OPM. Lihat nama dan kata-kata dalam nama itu, keduanya berbeda. Menurut Wenda, pemimpin OPM sedang dipersiapkan, jadi akan muncul, dan saat itu, bukan pemimpin TPN/OPM lagi, tetapi pemimpin TRWP dan pemimpin OPM. Cuma akan ada variasi dalam organiasi TRWP.
Nah, sekarang mengenai pelaksana dan penanggungjawab Kongres ini. Presiden dan PM Versi WPNA (Kelompok Bintang-14) Tidak Bertanggungjawab atas Tindakannya. Kenapa setelah mereka diangkat langsung berakibat pengorbanan sebagai lanjutan pengorbanan sebelumnya. Kita mau hentikan korban berjatuhan lebih jauh, bukan menambahkan. Karena itu setiap tindakan mereka yang menyebut dirinya pemimpin harus diukur, diantisipasi dan dipersiapkan. Memang semua perjuangan dalam hidup manusia harus ada pengorbanan, termasuk korban nyawa, tetapi jangan kita ditembak di rumput-rumput dan di hutan rimba dan dibiarkan seperti bukan manusia yang tidak punya martabat seperti itu. Kalau bertanggungjawab dan siap mati, ya melarikan diri, jangan biarkan rakyat lari kocar-kacir, jangan bubar tanpa hormat, jangan begitu mudahnya dicerai-beraikan begitu hanya dengan tembakan peringatan. Pemimpin harus mampu melindungi mereka, dan menyatakan diri bertanggungjaweb dihadapan hukum penjajah, bukan ditangkap dan ditahan tetapi menyerahkan diri. Itu yang harus dilakukan penyelenggara kegiatan-kegiatan Papua Merdeka di dalam negeri selanjutnya.
PMNews: Kami kembali kepada penyelenggaraan kongres. Apa tanggapan akhir dan saran kepada bangsa Papua?
TRWP: Kami menyarankan agar semua pihak tidak dibodohi dan tdiak membodohi diri sendiri. Kita bukan orang-orang Papua zaman Jouwe, Messet dan Joku lagi, ini era baru, era generasi muda memimpin dan mengarahkan perjuangan ini. Kita jangan dikaburkan dengan gelak dan gelagat oportunis. Kita lupakan cara orang lain bikin panggung, lalu kita melompat naik dan manggung tanpa malu. Kita tinggalkan politik ala NKRI, yang tidak tahu malu dan yang tidak pernah meminta maaf. Kita harus berpedoman kepada sejarah, sejarah perjuangan bangsa Papua, sejarah tokoh perjuangan Papua Merdeka, sejarah Organiasi Perjuangan Papua Merdeka, sejarah tipu muslihat dan gelagat penjajah. Kita sudah terlalu lama dibodohi orang lain dan membodohi diri sendiri. Kapan bangsa ini mau menjadi pandai? Pandai membaca sejarah, pandai mengenal tokohnya, pandai mengelola kekuatan dan kelemahannya, pandai mengenal batas-batas kewenangan dan organisasinya, pandai memanfaatkan moment dan peluang?

http://www.papuapost.com

Dua Mayat Ditemukan di Lokasi Bentrok Kongres Papua

Dua Mayat Ditemukan di Lokasi Bentrok Kongres Papua

By admin on October 20, 2011

Metrotvnews.com, Jayapura: Seharai setelah bentrok di Kongres Papua III, Kamis (20/10) hari ini, warga menemukan dua mayat di Pegunungan Padang Bulan, sekitar 500 meter dari lokasi Kongres Papua dilaksanakan.
Dua mayat itu ditemukan sekitar pukul 09.30 WIT. Sontak, warga di sekitar Lapangan Sakeus, tempat bentrok warga dan polisi dalam Kongres Papua kemarin, heboh. Warga kemudian melaporkan temua mayat itu ke aparat keamanan terdekat.
Polisi dan TNI yang datang ke lokasi langsung mengamankan kedua mayat tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura. Salah satu korban tewas dipastikan bernama Yosafat Yogi.
Sejak kemarin keluarga korban berusaha mencari Yogi. Namun, pencarian itu berujung sia-sia. Keluarga korban kaget setelah menemukan jenazah Yogi sudah terbujur kaku di atas gunung.
Korban tewas lainnya adalah seorang anggota petapa penjaga tanah Papua. Ini teridentifikasi dari baju seragam yang digunakan. Penyebab kematian kedua korban masih belum diketahui. Saat ini kedua jenazah masih disemayamkan di RSUD Dok II.
Dalam bentrok antara warga dan polisi kemarin, kurang lebih 300 orang ditangkap. Kini mereka masih dalam pemeriksaan Polda Papua. (Ricardo Hutahaean/**)

http://www.papuapost.com

Tiga  Jam Berada di Markas TPN/OPM Wilayah Perbatasan  (1)

 Jumat, 14 Oktober 2011 23:52

Hanya Dalam Waktu Sekejap, 50 ‘Prajurit’  Sudah Mengeliling Kami

Maraknya  pemberitaan soal rencana akan digelarnya Kongres Rakyat Papua III , rupanya juga ‘tercium’ sampai ke hutan belantara  sana, tepatnya ke  Markas TPN/OPM wilayah perbatasan. Terkait dengan itu, Pemimpin TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambert  Pekikir mengundang kami datang ke sana. Dengan dasar itu  saya  bersama dua rekan wartawan lainnya, berupaya  menemui  Lamber Pekikir  guna  mengetahui sikapnya   terhadap kongres tersebut  (mengenai sikapnya sudah dimuat dalam tulisan sebelumnya).  Bagaimana lika-liku perjalanan menemuai mereka. Berikut laporannya

Oleh : Bento Madubun

Lambert Pekikir, saat diwawancarai Bintang Papua, Kamis (13/10) lalu.

HARI itu Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, pukul 03.00 WIT, saya bersama dua rekan wartawan dari TVone, dan Suara Pembaruan, berada dalam sebuah kendaraan yang sedang melaju ke suatu  tempat yang sudah dijanjikan sebagai lokasi pertemuan antara kami bertiga dan penunjuk jalan yang akan mengantar kami ke tempat yang ingin kami tuju, yaitu, Markas Besar TPN/OPM Wilayah Perbatasan, yang dikomandani oleh, Lambert Pekikir 
Ya, Lambert Pekikir, nama pria ini tidak lagi asing di kuping masyarakat Jayapura bahkan Papua, terutama para aparat keamanan disini, pria ini ditengarai bersama kekuatan militernya, Tentara Pembebasaan Nasional Papua Barat, melakukan serangkaian aksi di wilayah Jayapura dan sekitar perbatasan RI-PNG, Keerom, bahkan sampai ke wilayah Serui, walaupun Lambert Pekikir selalu membantah tuduhan tersebut. Sesuatu lantas terbersit dalam benak saya,”Seperti apa sosok pria ini,” rasa penasaran bergelayut kuat di alam pikiran saya.
“Dia baik dan ramah kok hehe,” timpal salah satu rekan wartawan,”Nantilah lihat sendiri saja,” tambahnya. Rekan saya ini, sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Lambert,”Tapi itu sudah lama, beberapa tahun lalu, saya tidak tahu sekarang Lambert sudah seperti apa,” imbuhnya lagi.
Kami terus menyusuri perjalanan subuh itu, hari semakin terang, dan kami sudah mulai memasuki daerah yang belum pernah saya jelajahi, dua jam sudah perjalanan kami tempuh dengan kendaraan, akhirnya kami berhenti dan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, babak baru perjalanan kami dimulai dengan menapaki rumput ilalang, bukit, dan pohon-pohon.
Empat orang pria yang tidak kami kenal berjalan di depan kami, mereka menuntun kami menyusuri belantara rimba yang rimbun, tiba-tiba di belakang kami muncul dua orang lain yang bersenjata lengkap dan mengawasi perjalanan tersebut,”Minta tolong untuk tidak bicara keras-keras,” ujar salah satu diantara empat orang yang berada di depan kami, perjalanan terus kami lanjutkan, lebih satu jam sudah kami menerobos kawasan ‘asing’ tersebut,”Sekitar satu kilo lagi,” gumam seorang penuntun jalan.
Berada ditengah hutan rimbun dengan enam orang yang tidak kami kenali dan dua diantaranya bersenjata lengkap, sedikit membuat saya kecut, namun, rasa takut itu segera hilang setelah muncul keinginan yang kuat untuk mendengarkan langsung apa yang ingin disampaikan oleh Lambert Pekikir selaku Koordinator TPN/OPM. Keinginan kami untuk menemui Lambert Pekikir tersebut adalah untuk memenuhi undangan Lambert Pekikir yang ingin menyampaikan sesuatu terkait akan dilangsungkannya Kongres Papua III pada tanggal 16 Oktober 2011 nanti.
Berselang beberapa waktu, kami sudah berada dihadapan seorang pria brewok, dengan menenteng sebuah senjata dipunggungnya. “Selamat datang teman-teman wartawan, semoga perjalanannya menyenangkan,” ujar pria tersebut, yang ternyata adalah, Lambert Pekikir. Kami pun bersalaman, terasa genggaman tangan yang sangat erat, badannya kekar berotot, sorot matanya tajam, dari mulutnya tergambar sebuah senyuman yang ramah,”Mari silahkan,” ujarnya sambil mempersilahkan kami untuk menyusuri sebuah jalan setapak di hadapannya, kami pun berjalan menyusuri jalan bersama Panglima Perang TPN/OPM wilayah Victoria, Lambert Pekikir.
“Bagaimana perjalanan tadi, cape juga ka,” tanyanya sambil tertawa lirih, seakan mengetahui kelelahan yang kami derita dalam perjalanan tadi, kami pun hanya bisa menjawab pertanyaan Lambert itu dengan tertawa,”Punya selera humor juga sang pejuang ini,” kata hati saya.
“Kami baru selesai apel, jadi teman-teman istirahat dulu sebentar baru setelah itu kami sampaikan pernyataan sikap,” minta Lambert sambil mengajak kami duduk,”Yah kita isap-isap rokok dulu e, capek skali jadi,” saya coba akrabkan diri dengan suasana pagi yang cerah di belantara rimba dengan seorang Panglima pejuang Papua Merdeka yang terkenal itu. ”Kita sering bicara di telepon, saya dari Bintang Papua, akhirnya hari ini saya bisa ketemu dengan om Lambert,” kata saya, Lambert membalas dengan senyum lebar dan anggukkan kepala,” ya ya”.
Berselang beberapa waktu, Sang Panglima Perang tiba-tiba mengeluarkan suara yang sepertinya menjadi kode-kode tertentu, dan seketika, dari balik pepohonan, batu dan rumpul ilalang, bermunculan puluhan pria-pria bersenjata, sontak, kami terkejut, karena sama sekali tidak mengetahui bahwa diantara tempat duduk kami itu ternyata ada puluhan prajurit bersenjata, sungguh sebuah penyamaran yang sangat sukses membuat kami kaget setengah mati, dua rekan saya pun menggeleng-gelengkan kepala pertanda kaget dan mengakui penyamaran yang dilakukan,”Mereka ini yang piket,” ujar Lambert.
Berkisar 50 orang prajurit itu berbaris menghadap Lambert Pekikir yang berdiri tegap dengan dua pengawal yang setia menjaga sang Panglima, diujung kanan barisan prajurit, seorang pria berdiri tegap, dialah sang komandan upacara, disamping kanan Lambert, berbaris sejajar  tiga orang prajurit, dua prajurit di kiri dan kanan memegang senjata, sementara yang di tengah memegang bendera Bintang Kejora berukuran 2 X 3 meter, Bendera tersebut diikatkan pada sebuah bambu yang panjangnya sekitar 4 meter, seorang pria lainnya berdiri disamping kiri barisan prajurit, pria ini adalah pemandu upacara, dan kami bertiga berada di samping area upacara.
“Upacara dalam rangka pernyataan sikap Organisasi Papua Merdeka dengan kekuatan militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dibawah pimpinan Panglima Revolusi Papua Merdeka, segera dimulai, pembacaan doa !” teriak pemandu upacara, Lambert Pekikir selaku Pemimpin upacara, lantang membacakan doa bagi keberlangsungan kegiatan yang akan ikuti. Setelah itu, rangkaian upacara terus berlangsung, saya pun bergumam didalam hati,”Sungguh sebuah seremoni upacara yang rapih ditengah-tengah belantara hutan rimba”.
“Sebagai pejuang Papua Merdeka yang telah berjuang selama pulihan tahun, Kami Organisasi Papua Merdeka, dengan kekuatan militernya, Tentara Pembebasan Nansional Papua Barat, menyatakan bahwa, Satu, Dengan tegas menolak segala bentuk tawaran dari Pemerintah Negara Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik politik di tanah Papua Barat. Kedua, Dengan tegas menolak dan tidak mengakui Kongres Papua III yang akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011,” Ujar Lambert Pekikir dalam membacakan pernyataan sikap TPN/OPM.
Beberapa hal kemudian disampaikan oleh Lambert Pekikir, diantaranya terkait aksi-aksi penembakan dan penyerangan di daerah Nafri dan Abe Pantai, bagaimana penuturan Lambert terkait hal tersebut ?, Ikuti selengkapnya pada edisi berikutnya. (bersambung/ don/l03)

Photos News: Launching International Lawyer for West Papua UK Chapter in London 12 October 2011

The UK launch of International Lawyers for West Papua took place earlier this week.

International Lawyers for West Papua (ILWP) is an international network of
lawyers that has been created to raise awareness about West Papua and to
present the legal case that West Papua has the right to self-determination
under international law (see www.ilwp.org).

The launch brought together Papuan independence leaders, lawyers,
parliamentarians and NGOs, with a view to engaging the London legal
community in ILWP activities. We will discuss the current situation in West
Papua and how lawyers here in the UK can get involved in ILWP’s work,
including both asserting the international legal principles relevant to West
Papuan self-determination and in human rights cases designed to improve the
current situation on the ground in Papua.

Speakers at the event included:

• Host: Jennifer Robinson, ILWP and human rights lawyer
• Benny Wenda, West Papuan independence leader in exile
• Geoffrey Robertson QC, United Nations Distinguished Jurist, former appeal
judge on the UN Sierra Leone Tribunal and human rights barrister
• Mark Stephens, prominent human rights lawyer
• John Saltford, historian and expert on the 1969 Act of Free Choice and UN
involvement in West Papua
• Members of parliament supporting International Parliamentarians for West
Papua (IPWP) – see www.ipwp.org

Posing Pertama

Sunting

Dengan Pernyataan, “Hak Asasi orang Papua Harus Dihormati”: Apakah Artinya SekJend PBB Mendukung Papua Merdeka?

oleh Ppw Trwp pada 14 Oktober 2011

Dengan Pernyataan, “Hak Asasi orang Papua Harus Dihormati”: Apakah Artinya SekJend PBB Mendukung Papua Merdeka?

Catatan Editoria PMNews: Chief EditorCatatan Editoria PMNews: Chief Editor
on September 16, 2011

Media Massa di Pasifik Belakangan ini merilis berita-berita dalam berbagai bahasa dengan topik, "Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Mendukung Papua Merdeka". Baik NKRI maupun bangsa Papua berkepentingan memanfaatkan ucapan Seorang Pejabat Pucuk organisasi negara-negara di dunia ini dari masing-masing sudut pandang dan kepentingannya. Intisarinya ialah bahwa, "Kebeneran Pasti Menang!" entah kebenaran itu berpihak kepada NKRI atau bangsa Papua, yang jelas pasti ia menang, karena ia tidak pernah dan tidak akan pernah terkalahkan kapanpun, di manapun, bagaimanapun dan oleh siapapun juga.
Walaupun demikian, catatan ini dibuat PMNews untuk menempatkan ucapakn Ban Ki-Mon pada tempatnya yang tepat, agar pembelokannya tidak terlalu jauh, untuk membakar semangat yang tidak-tidak, dan agar perjuangan ini tetap berada dalam koridor Hukum Revolusi dengan mengikuti hukum-hukum internasional yang berlaku dalam pentas politik dunia.
Ban Ki-Mon menyatakan, seperti diterjemahkan PMNews sebelumnya,
Pertama, "Isu ini harus dibahas di Komite Dekolonisasi dari Sidang Umum PBB."
dan
Kedua, "bahwa hal itu harus dibahas di Dewan Hak Asasi Manusia di antara negara-negara anggota. Biasanya Sekretaris-Jenderal bertindak atas dasar mandat yang diberikan, oleh badan-badan antar pemerintah"
Pertama memang benar, beliau dengan jelas-jelas menyatakan persoalan ini harus dibahasa di Sidang Umum Komite Dekolonisasi atau nama tenarnya ialah Komite 24, yang tugas utamanya ialah mengevaluasi, memonitor dan memberikan rekomoendasi-rekomendasi kepada Sidang Umum PBB untuk mempertimbangkan status, kondisi dan kemajuan pemberian kemerdekaan kepada wilayah dan bangsa yang ada dalam proses memperoleh kemerdekaaanya.
Dari sisi ini kita perlu sadar bahwa dulunya West Papua memang terdaftar dalam Komite-24 ini, tetapi dalam sejarahnya telah dihapuskan dari Daftar Dekolonisasi. Artinya bahwa untuk sebuah wilayah dibahas di Komite ini sebagaimana dimaksud SekJend PBB, maka West Papua harus didaftarkan dulu. Proses pendaftaran itu melalui prosedur dan argumen hukum dan politik yang disyaratkan oleh PBB dan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Jadi, dari status tidak terdaftar menjadi terdaftar tidak akan memakan waktu singkat.
Kemudian, kalau sebuah wilayah itu sudah terdaftar, maka isu-isu mereka memang dibahas secara resmi. Silahkan rujuk ke daftar nama wilayah/ bangsa yang terdaftar dalam Komite-24 [di sini]. Tidak berarti sebuah wilayah yang sudah dihapus dari daftar dapat didaftarkan kembali.
Perlu dicatat bahwa kita harus tahu siapa dan bagaimana prosedur serta alasan sebuah wilayah didaftarkan ke Komite-24 ini. Dalam kasus West Papua tentu saja perlu dilacak dulu mengapa dan atas usulan siapa daftar nama "West New Guinea" dihapus dari Komite-24 tahun 1960-an.
Jawaban kedua melalui jalur Komisi HAM PBB, di mana Indonesia merupakan pemain inti di sana. Komisi HAM PBB baru-baru ini mendapatkan status yang sama dengan Komisi Ekonomi-Sosial dan Politik (ECOSOC), yang artinya Komisi HAM dapat langsung mengajukan isu-isu ke Sidang Umum PBB. Dengan kata lain, posisi Komite-24 dan Komisi HAM sama-sama setingkat di bawah Sidang Umum PBB dan Sekretaris-Jenderal PBB. Dengan kata lain, Keputusan kedua Komite ini dapat langsung disidangkan di Sidang Umum PBB dan langsung ditindak-lanjuti oleh PBB, dalam hal ini diwakili SekJend. PBB.
Di sana juga beliau menyebutkan prosedur dan prosesnya, yang hampir sama dengan prosedur dan proses dalam Komite-24 tadi. Disebutkan isu-isu dibahas di Komisi HAM PBB. Hasil pembahasan Komisi HAM itu dihadiri oleh semua negara anggota, tentu saja dipimpin oleh negara-negara yang menjabat di dalam Komisi dimaksud.
Jawaban diplomatis yang penting untuk dicatat ialah, "Biasanya Sekretaris-Jenderal bertindak atas dasar mandat yang diberikan, oleh badan-badan antar pemerintah." Apa artinya? Dalam kasus West Papua, di sini artinya atas saran dari negara-negara anggota-lah beliau bisa bertindak. Dan negara-negara anggota itu termasuk Indonesia. Pertanyaannya tentu saja "Bagaimana kalau Indonesia menolak?" Lalu, "Bagaimana kalau Indonesia melobi negara-negara anggota Komisi HAM dan menyatakan West Papua sedang ditangani Indonesia dalam Otsus?"
***
Itu sekedar gambaran yang real dan rasional tentang proses yang akan terjadi.
Sekarang kita lanjut ke gelagat berbagai pihak di West Papua, terutama Jaringan Damai Papua dan Kongres Rakyat Papua III, 2011, dan dikaitkan dengan jalan-jalan yang terbuka di atas? Apa cela yang dapat diciptakan oleh Jaringan Damai Papua? Apa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai hasil dari KRP III, 2011?

Kita bertanya dengan cara lain saja,
1. Kalau Jaringan Damai Papua minta damai dengan NKRI, lalu Papua - Indonesia menjadi damai, hidup aman dan tentaram, maka hasil dari itu apa yang bisa dipetik oleh bangsa Papua terkait dengan tanggapan SekJend PBB tadi?
2. Kalau bangsa Papua menyelenggarakan KRP III, 2011 saat ini, dan hasilnya menuntut Papua Merdeka, menuntut PBB, Amerika Serikat, Belanda dan PBB mengembalikan hak-hak dasar bangsa Papua yang telah dirampas, maka di mana pintu yang bisa kita manfaatkan dari hasil kongres ini?
Kita perlu ingat, Ban Ki-Mon menunjukan dua jalan, (1) lewat Komite-24, dan (2) lewat Komisi HAM PBB.

Untuk itu kita perlu jawab dua pertanyaan berikut:
1. Apakah kedua langkah bangsa Papua ini mendekatkan, membantu, mendorong, memperlancar proses dengan jalan yang diberikan Sekjend PBB ini?
2. Dengan lebih tegas, "Apakah dengan menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua membantu pendaftaran West Papua ke Komite-24 PBB dan menyebabkan Komisi HAM PBB memasukkan agenda West Papua dalam sidangnya?" ata "Apakah dengan berdialogue dan berdamai dengan Indonesia sesuai arahan Pastor Neles Tebay sebagai anggota BIN itu maka dengan demikian Indonesia secara damai mendaftarkan West Papua ke Komite-24 dan mengangkat isu HAM di West Papua dalam sidang Komisi HAM?"
Orang Papua memang dasar tidak tahu berpolitik rasional dan realistis, mudah dipengaruhi, mudah dikelabui. Asal dengan embel-embel Alkitab/ Al'quran, dengan embel-embel sekolah tinggi dan tinggal di luar negeri, dengan embel-embel Bapak/Ibu Tanah, dengan embel-embel persatuan-kesatuan, dengan embel dan embel, selalu saja diputar-balik, diputar-balik, diputar-balik, generasi ganti generasi, tidak pernah belajar, tidak pernah naik kelas, terus-menerus begitu saja.
Adakah di ujung Pulau New Guinea sana, pemuda, orang tua, anak, ayah-ibu, nenek-kakek yang melek hatinurani, yang tergerak dan bergerak untuk berpolitik secara akal-sehat, berpolitik menurut adat dan nilai-nilai hukum internasional serta politik global yang realistis, ataukah kita biarkan saja terus-menerus digoreng dengan retorika sesat untuk kepentingan sesaat A sampai Z?
http://papuapost.com

AE wa Materi mbegen enogo paga cobah eki mende hasil Ninewe wa wa